RIAU — 14 okt 2026-Dalam upaya memperkuat supremasi hukum serta perlindungan hak-hak masyarakat adat di Indonesia, praktisi hukum dari Lembaga Bantuan Hukum Masyarakat Adat Bumi Nusantara (LBH MABN), Welly, S.H., secara resmi dinyatakan lulus dan menyelesaikan program modul pelatihan kewarganegaraan dan pertahanan negara yang diselenggarakan oleh Kementerian Pertahanan Republik Indonesia.
Program edukasi strategis yang dikelola oleh Pusdiklat Bela Negara Badiklat Kemhan RI ini bertujuan untuk menanamkan nilai-nilai konstitusional, kesadaran berbangsa, serta kedaulatan hukum nasional di kalangan profesional advokasi dan bantuan hukum masyarakat.
Apresiasi Tinggi dan Dukungan Terhadap Program Kemhan RI
Menanggapi penyelesaian program ini, Welly, S.H. menyampaikan apresiasi dan rasa terima kasih yang mendalam kepada Kementerian Pertahanan RI beserta seluruh jajaran pengajar yang telah memberikan bimbingan serta materi modul Diklat yang dinilainya sangat bagus dan berkualitas.
"Kegiatan ini sangat mendukung dan sangat bagus. Saya menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Kementerian Pertahanan RI dan seluruh jajaran pengajar atas modul Diklat yang luar biasa ini. Harapan saya ke depannya, program edukasi berkualitas seperti ini dapat terus dibuka dan dijangkau oleh masyarakat umum,saya juga menyampaikan bawah saya bukan TNI,hanya mengikuti pendaftaran saja" ujar Welly, S.H.
Sinergi Wawasan Kebangsaan dan Advokasi Hukum Adat
Pencapaian ini menegaskan komitmen LBH MABN dalam menghadirkan perlindungan hukum yang berlandaskan pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Keahlian di bidang hukum yang dipadukan dengan pemahaman Pembinaan Bela Negara dipandang sebagai kombinasi krusial dalam menghadapi kompleksitas sengketa tanah adat dan perlindungan hak ulayat di era modern.
Tantangan hukum yang dihadapi masyarakat adat Nusantara saat ini kian kompleks, mulai dari isu batas wilayah, pengelolaan sumber daya alam, hingga perlindungan hak-hak kultural. Pengetahuan mengenai Pembinaan Bela Negara memberikan sudut pandang strategis bagi advokat dan pengabdi hukum untuk membela hak masyarakat tanpa mengesampingkan hukum positif nasional.
RINGKASAN EKSEKUTIF & LEGALITAS SERTIFIKASI
Berikut merupakan rincian administratif sertifikasi resmi yang diterbitkan oleh Kementerian Pertahanan Republik Indonesia:
- Penyelenggara: Pusdiklat Bela Negara Badiklat Kemhan RI
- Nama Peserta: WELLY, S.H.
- Pangkat / Golongan: Juru Tingkat 1
- Jabatan / Peran: Pengadministrasi Bantuan Hukum dan Penyuluhan Hukum
- Nomor Sertifikat: ST/128/IX/PENGANTAR NILAI DASAR BELA NEGARA/2026
- Program Modul: Pengantar Nilai Dasar Bela Negara
- Tanggal Pelaksanaan: 13 Oktober 2026 (Durasi 1 Hari / 1 JP)
- Otorisasi: Diterbitkan dan ditandatangani oleh Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertahanan Kemhan RI
Integritas Lembaga & Tata Kelola
LBH MABN terus berbenah dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) pengayom hukumnya. Keikutsertaan aktif staf dan pengurus dalam program resmi pemerintah menegaskan bahwa LBH MABN adalah lembaga bantuan hukum terpercaya, profesional, dan berintegritas tinggi dalam mengawal kasus-kasus struktural dan membela hak-hak konstitusional masyarakat adat di seluruh penjuru Nusantara.
Red Susanto
Reporter Nasional Sariaman Situmorang
Ketua Umum Raphael fahik,S.H,MH MABN
Wakil Ketua Yosef Ngange,S.H
Ketua Divisi Hukum Keba Pala Ndima,SH,S,PD,M,PD,MH
