SUMBA BARAT DAYA, Kamis (24/9/2026) — Penyaluran program Rumah Layak Huni dari pemerintah pusat di Kabupaten Sumba Barat Daya menuai polemik dan kekecewaan warga. Kehadiran Dinas Perumahan Kabupaten Sumba Barat Daya dalam penyaluran bantuan tersebut dinilai memicu ketegangan akibat dugaan ketidaksesuaian serta pemangkasan kuota penerima bantuan.
Berdasarkan informasi yang dihimpun, polemik ini terjadi di beberapa wilayah kecamatan dan desa dengan rincian kondisi sebagai berikut:
Kecamatan Kodi (Desa Hamonggo Lele dan Desa Koki) serta Kecamatan Kodi Utara (Desa Noha): Dari total 30 usulan awal, jumlah penerima yang terakomodasi menyusut drastis dan hanya menyisakan 10 orang penerima.
Desa Kawango Hari: Penyaluran bantuan berjalan sesuai perencanaan awal, yaitu tetap direalisasikan sebanyak 30 unit sesuai usulan.
Secara khusus di Desa Hamonggo Lele, perubahan data penerima memicu gejolak di tengah masyarakat:
Usulan Proposal: Desa Hamonggo Lele mengajukan proposal bantuan program Rumah Layak Huni sebanyak 30 Kepala Keluarga (KK).
Sosialisasi Awal: Tahap sosialisasi pertama hanya mencakup 17 unit calon penerima.
Perubahan Daftar Penerima: Pada sisa 13 unit bantuan, calon penerima awal dikejutkan dengan munculnya nama-nama baru yang tidak sesuai dengan daftar rekomendasi proposal dari pusat.
Perubahan nama-nama penerima yang dinilai tidak transparan ini berpotensi merusak hubungan antara masyarakat dan pemerintah desa setempat. Warga menuntut Dinas Perumahan Kabupaten Sumba Barat Daya beserta pihak terkait untuk segera memberikan klarifikasi resmi guna memastikan keabsahan data dan ketepatan sasaran bantuan tersebut.
PIMRED SUSANTO
KETUA DPD CHRIS
EDITING WELLY
